Kdrt Termasuk Hukum Pidana Atau Perdata

Kdrt Termasuk Hukum Pidana Atau Perdata. Data di WCC mencatat bahwa sejumlah perempuan menempuh upaya hukum secara perdata dengan mencantumkan alasan tindak KDRT dalam gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama Hal ini dipilih oleh mereka yang tidak bermaksud mempidanakan suaminya namun memerlukan upaya hukum agar dapat memutus mata rantai.

Ulasan Lengkap Menurut pasal 1 angka 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual psikologis dan/atau penelantaran rumah.

Ahli Hukum Pidana: Kasus Istri Marahi Suami Mabuk Tidak

Tindak Pidana KDRT Pasal 1 angka 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “UU KDRT”) UU KDRT juga telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik kekerasan psikis kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

Ketentuan Pidana Pelaku KDRT Konsultasi Hukum Online

Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah ( vide pasal 47 dan 48 UU PKDRT).

Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nurherwati melihat UU PKDRT merupakan terobosan hukum karena menempatkan KDRT sebagai sebuah delik pidana/kejahatan Padahal sebelumnya KDRT dilihat hanya sebagai persoalan pribadi atau privat Dalam rangka mendorong agar peraturan itu dilaksanakan dengan baik Komnas Perempuan sudah melakukan berbagai hal salah satunya menjalin kerjasama.