Penjelasan Uu No 1 Tahun 1974. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 41 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Anda dapat menuntut ayah Anda yang meninggalkan kewajibankewajibannya terhadap Anda dengan UndangUndang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”) Dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT diatur bahwa “setiap.
PDF fileNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuanketentuan pelaksanaan dari Undangundang tersebut Mengingat 1 Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Dasar 1945 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang.
Tentang Pembatalan Nikah dan Perceraian Klinik Hukumonline
PDF filePerkawinan Perubahan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang .
Portal Website Portal Resmi Pemerintah Kota Gorontalo
Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Ode Baru maka pada masa berlakunya UU No 5 tahun 1974 pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik Pada penerapanya terasa seolaholah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional UU No 22.
UNDANGUNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Desa Akah
UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan Presiden Dr H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 UU 6/2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Tambahan Lembaran Negara.
Halaman Uu 2 1975 Djvu 1 Wikisource Bahasa Indonesia
Sumber & Macamnya Pengertian, Sejarah, Contoh, Hukum Perdata
Buruh Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
1974 tentang Perkawinan Jogloabang UU 1 tahun
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
KESBANGPOL Memahami Subtansi Uu Nomor 5 Tahun 2014
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009
Asas, Manfaat Tujuan, Prinsip, Pengertian Otonomi Daerah
Pengampuan Sebagai Cara Menghindari Penjualan Harta
Interpretasi Hukum (Menuju Penafsiran Hukum yang
Dengan berlakunya Undangundang Perkawinan (UU No1 tahun 1974) yang menyatakan bahwa ketentua perkawinan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur dengan KUH Perdata/BW sejauh telah diatur dalam Undangundang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku (pasal 66 UU No1/1974) Menurut pasal tersebut.